Penerapan Metode Kartometrik untuk Pemetaan Batas Wilayah Desa di Daerah Terpencil: Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Ampa Kolak

Abstract

An administrative village boundary map is one of the essential elements needed for village development planning. However, many villages, especially those located in remote areas such as Ampa Kolak Village, still lack well-documented administrative boundary maps. This community service activity aimed to map the boundaries of Ampa Kolak Village using a cartometric approach, utilizing high-resolution satellite imagery downloaded through open-source software. The stages of the activity included data collection, visual interpretation, manual digitization of village boundaries, field validation with the community, and the preparation of a digital boundary map. The results of the activity indicated that several village boundary segments were inaccurate and needed revision. However, in general, most of the boundaries traced from satellite imagery were consistent with actual field conditions. The participation of local residents and village officials during the validation process greatly contributed to achieving more accurate mapping results. The resulting map provides a general depiction of the village boundaries, which, while not legally binding, can serve as a preliminary reference in the official boundary delineation process.

Abstrak

Peta batas desa secara administratif merupakan salah satu elemen penting yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan batas desa. Namun demikian, banyak desa yang masih belum memiliki peta batas administratif yang terdokumentasi dengan baik, terutama desa yang berada di wilayah terpencil, seperti Desa Ampa Kolak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pemetaan batas Desa Ampa Kolak secara kartometrik dengan memanfaatkan citra satelit resolusi tinggi yang diunduh melalui perangkat lunak open source. Tahapan kegiatan meliputi pengumpulan data, interpretasi visual, digitasi batas desa, validasi lapangan bersama masyarakat, serta penyusunan peta batas desa dalam format digital.   Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa ada beberapa batas desa yang belum sesuai dan perlu direvisi. Namun, secara umum sebagian besar batas yang ditelusuri dari citra sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Partisipasi masyarakat dan perangkat desa dalam validasi batas sangat membantu untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Peta yang dihasilkan merupakan gambaran batas desa secara umum, bukan batas desa secara formal yang memiliki kekuatan hukum meskipun masih bisa digunakan sebagai gambaran awal dalam proses penegasan batas secara resmi.